Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA. by Deddy Rusdiana - HTML preview

/ Home / Sociology / Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA.

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

VI.1. Kategori Non UMK

Berikut ini adalah kriteria usaha Non UMK: 1. Orang Perseorangan

2. Badan Usaha, yang meliputi :

• Perserikatan atau persekutuan

• Yayasan

• Perseroan Terbatas (PT)

• Persekutuan Komanditer (CV)

• Badan Hukum lainnya

• Persekutuan Firma

• Persekutuan Perdata

• Koperasi

• Perusahaan Umum

3. Kantor Perwakilan

• KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)

• KPPA (Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing)

• KP3A

• PMSE

• BUJKA

4. Badan Usaha Luar Negeri

• Pemberi Waralaba dari Luar Negeri

• Pedagang Berjangka Asing)

• PSE Asing

• Bentuk Usaha Tetap